Menlu Mesir: AS Minta Waktu Bujuk Israel

WALIKOTA SUNGAI PENUH

Minggu, 14 November 2010 05:41 WIB |

Menteri Luar Negeri Mesir Ahmad Aboul Gheit, yang baru saja berkunjung ke Amerika Serikat, mengatakan Washington meminta waktu tambahan untuk membujuk Israel guna menghentikan pembangunan permukiman baru Yahudi di Tepi Barat, Palestina, yang diduduki.

"Sesungguhnya AS meminta tambahan waktu untuk melangkah dan membujuk Israel soal pembekuan pembangunan permukiman," kata Menlu Aboul Gheit dalam wawancara dengan harian Al-Hayat, Kamis (11/11), di Paris dalam perjalanan kembali ke Kairo dari Washington

Namun Aboul Gheit menegaskan bahwa batas waktu yang diberikan dunia Arab kepada AS untuk mendesak Israel soal permukiman itu paling lambat hingga akhir November. Ia merujuk kepada gagasan Arab untuk membawa masalah permukiman ke Dewan Keamanan (DK) PBB.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada Kamis lalu meminta DK PBB bertemu guna membahas pembangunan permukiman -- langkah yang ditentang AS.

Pemerintah Israel pada Senin (8/11) menyetujui pembangunan 1.300 unit rumah baru untuk permukiman Yahudi di Jerusalem Timur.

Menlu Aboul Gheit melukiskan persetujuan Israel itu sebagai bom waktu karena dilakukan tiga hari menjelang pertemuan antara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton di New York pada Kamis untuk membahas kelanjutan pembicaraan langsung Timur Tengah.

Pembicaraan langsung antara Israel dan Palestina dimulai lagi pada 2 September di Washington yang diprakarsi AS, yang kini mengalami jalan buntu akibat sengketa permukiman.

Persetujuan Israel itu menimbulkan reaksi kecaman dari berbagai pihak di dunia internasional.

Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon dalam pertemuan di New York dengan PM Netanyahu menyampaikan keprihatinan atas pembangunan permukiman Yahudi tersebut.

Pertemuan Ban dan Netanyahu yang difokuskan pada pembicaraan mengenai kebuntuan proses perdamaian Timur Tengah itu dilakukan hanya beberapa jam setelah Israel menyetujui pembangunan permukiman baru.

Keprihatian senada diutarakan oleh sejumlah negara lain seperti Mesir, Rusia, Turki, dan Jordania.

Namun, PM Netanyahu menolak permintaan internasional bagi pembekuan pembangunan permukiman, dan juga menolak memperpanjang moratorium pembekuan permukiman yang ia terapkan selama 10 bulan yang bearkhir pada akhir September lalu.(*)