SUNGAI PENUH, Sebanyak delapan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkup pemerintah Kota Sungai Penuh, sampai saat ini masih ngontrak kantor untuk tempat kerja. Karena lambannya proses penyerahan aset dari Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh.
Delapan dinas yang dimaksud adalah Dinas Perhubungan, PMPPKB, PU, DPKKAD, dan empat SKPD lainnya di kota. "Sampai sekarang masih ada delapan SKPD yang masih ngontrak karena belum punya kantor sendiri," ujar Sekda Kota Sungai Penuh, Arfensa, di hadapan anggota DPRD Provinsi Jambi, Kamis (10/6).
Masih mengontraknya delapan SKPD tersebut kata Sekda, lantaran penyerahan aset antara Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh belum dilakukan. "Tidak jarang program yang dilakukan oleh SKPD kerap terkendala lantaran belum memulai kegiatan malah sudah diusir oleh pemilik kantor yang menyewakan," kata sekda.
Sekda Kota Arfensa berharap kepada anggota DPRD Provinsi Jambi khususnya Dapil Kerinci untuk bisa memfasilitasi proses penyerahan aset sebagaimana yang dijelaskan dalam UU No 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh.
"Selama ini kami terkendala dengan belum adanya penyerahan aset oleh Kabupaten Kerinci sebagai kabupaten induk. Kami minta DPRD Provinsi Jambi bisa memfasilitasi penyerahan aset yang ada," jelasnya.
Anggota DPRD Provinsi Jambi, Gusrizal, mengatakan pihaknya akan mencoba dan memfasilitasi penyerahan aset sebagaimana yang dikeluhkan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh. Ia prihatin dengan apa yang disampaikan oleh Pemkot di mana masih banyak SKPD menyewa kantor.
"Kita akan upayakan untuk memfasilitasi penyerahan aset. Nanti kita akan bertemu langsung dengan pihak kabupaten untuk mempertanyakan masalah tersebut," katanya.
Hal senada disampaikan anggota dewan lainnya, Yanti Maria. Menurutnya, persoalan aset antara Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci harus diperjelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
MYSTERI SEX